Direktorat Jenderal kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyelenggarakan kegiaran PraKongres Kebudayaan Indonesia (KKI). Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid selama tiga hari, yaitu 6-8 Oktober 2023, di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan.
PraKKI ini mengundang sekitar 74 organisasi kebudayaan se-Indonesia, termasuk Festival Film Purbalingga (FFP) dari sektor film. Kegiatan ini merupakan forum diskusi atau rembuk antaranggota organisasi, asosiasi profesi, dan lembaga bidang kebudayaan yang bertujuan membahas, mendiskusikan, dan menjawab agenda kebutuhan pemetaan baik terkait internal organisasi maupun ekosistem untuk menghasilkan rekomendasi yang disampaikan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2023.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek Hilmar Farid, MA, Ph.D menegaskan tahun depen adalah akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pertama. ”Tugas kita hari ini, bagaimana kebudayaan harus ada di hulu pembangunan national,” jelasnya dalam sambutan pembukaan.
Dok Foto
Dok Video
Sementara Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Dr. Restu Gunawan, M.Hum. menegaskan, kegiatan ini untuk menyiapkan materi yang akan di bawa pada saat KKI yang akan dilaksanakan pada 24-27 Oktober 2023 di komplek Kantor Kemdikbudristek Jakarta. ”Perlu diadakan rembuk antarpelaku kebudayaan yang tergabung dalam beragam organisasi untuk mematangkan materi,” katanya.
Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sidang komisi; komisi satu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaan; komisi dua, tata kelola pendidikan kesenian dan kebudayaa; dan komisi tiga, tata kelola organisasi masyarakat bidang kebudayaan. Dan FFP tergabung di sidang komisi tiga.
Pada sidang komisi, mengumpulkan masalah dari berbagai lembaga dan mencari apa solusinya. ”Bagaimana kita merumuskan regulasi yang dapat mendorong terpicunya pemajuan kebudayaan, supaya bisa membuat tata kelola kebudayaan yang sistematis”, ujar Ketua Sidang Komisi Tiga Adi Wicaksono.
Dikesempatan yang sama Direktur FFP Nanki Nirmanto berbagi bagaimana selama ini FFP menjalankan program dengan keterlibatan masyarakat desa. “Stakeholder di desa yang bisa diarahkan untuk berkegiatan dengan penuh kesadaran adalah karang taruna, perangkat desa, dan pemuda desa. Kekuatan dasar ini yang bisa kita manfaatkan untuk pemajuan kebudayaan,” ungkapnya.
Dana Perwalian untuk kebudayaan juga ditekankan pada sidang komisi tiga guna menjadi salah satu solusi untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia. Salah satu rekomendasi komisi tiga yang akan dibawa dalam KKI adalah mengharapkan adanya Dana Perwalian tidak hanya di pemerintah pusat, namun juga diaplikasikan di pemerintah daerah. Dana Perwalian yang ada di daerah nantinya bertujuan agar dana kebudayaan tidak berpangku pada Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung kecil.
Penulis: Nur Muhammad Iskandar dan Nanki Nirmanto
Editor: Bowo Leksono