“Resolusi Ancol” yaitu perlu dibentuknya Kementerian Kebudayaan sebagai keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kebudayaan merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia 2023.
Selain itu, Taman Budaya yang saat ini dikelola Pemerintah Daerah Provinsi diusulkan dikembalikan lagi kewenangannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
Festival Film Purbalingga (FFP) turut menghadiri Munas tersebut selama lima hari dari 10-14 Desember 2023, di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Munas ini bertema “Transformasi Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan untuk Tata Kelola Kebudayaan”.
Munas tersebut merupakan pertemuan para pengurus atau pengampu Dewan Kesenian maupun Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga dan organisasi budaya, maupun komunitas penggerak-pengelola kesenian dan kebudayaan, serta para pelaku budaya.
Munas dibuka Dirjen Kemdikbudristek Hilmar Farid. Dia berharap melalui Dewan Kesenian dan atau Kebudayaan menjadi salah satu penggerak ekosistem pemajuan kebudayaan. “Maka melalui Munas ini kita akan merumuskan bentuk komitmen solid jangka panjang untuk Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan tema yang diusung”, tegasnya.
Munas yang dihadiri kurang lebih 250 perwakilan dari masing-masing lembaga baik Dewan Kesenian dan atau Kebudayaan, lembaga pemerintahan, lembaga dan organisasi kebudayaan seluruh Indonesia.
Salah satu tim perumus Munas sekaligus pimpinan sidang pleno Adi Wicaksono menegaskan, Munas yang baru pertama kali diselenggarakan ini adalah bentuk amanah dari hasil Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2023 yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. “Munas ini menjadi kegiatan penting sebagai salah satu hasil dari KKI 2023 terkait pembenahan Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan sebagai salah satu unsur pelaku Pemajuan Kebudayaan di daerah. Harapannya dari Munas ini bisa dirumuskan bagaimana Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan bisa menjadi motor penggerak tata kelola kebudayaan di masing-masing daerah”, tuturnyanya.
Sementara Direktur Festival Film Purbalingga (FFP) Nanki Nirmanto yang hadir sebagai salah satu peserta perwakilan dari lembaga atau penyelenggara kegiatan kebudayaan menungkapkan, menghadiri Munas Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan ini menjadi penting bagi FFP sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan kebudayaan terutama di daerah. “Di Munas kali ini setidaknya kami bertemu banyak pelaku Dewan Kesenian serta Dewan Kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia, bisa saling bertukar pengalaman terkait kegiatan kebudayaan di masing-masing daerah, terutama tantangan dan hambatan yang dihadapi,” ungkapnya.
Dalam membangun jejaring, lanjut Nanki, FFP tidak hanya dengan sesama penyelenggara festival film atau komunitas film saja, namun dengan lembaga budaya dan Dewan Kesenian serta Dewan Kebudayaan daerah lain juga penting agar bisa membangun wacana kebudayaan yang lebih luas.